Ketua DPD Joman Kalteng, Hendra Jaya Pratama Apresiasi Kapolri Menangkap Ismail Bolong

PALANGKA RAYA - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Organisasi Masyarakat Nusantara (DPD JOMAN) Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Hendra Jaya Pratama, mengapresiasi atas statmen Kapolri di beberapa media,  bahwa akan menangkap Ismail Bolong. 

 "Joman Kalteng sangat mengapresiasi atas sikap dan pernyataan Kapolri untuk menangkap Ismail Bolong, " kata Hendra, melanjutkan keterngan pers kepada awak media. 
 
Hendra, percaya dan mendukung penuh terhadap strategi dan upaya yang sudah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Perjuangkan itu. Tentunya hal tersebut akibat tuntutan public yang kuat dan hal ini peluang baik juga Untuk mengembalikan marwah dan nama baik POLRI di mata masyarakat indonesia.

Baca juga: Kisah Jamaah Haji Asal Kediri

 "Akibat kegaduhan yang terjadi viralnya video testimoni Ismail Bolong, selaku mantan anggota polri itu yang memberikan pernyataanya. Terkait Alur Dana Suap kepada oknum pejabat utama Polda Kaltim sampai dengan oknum pejabat utama mabes polri, " ungkap kembali.

Baca juga: BPN Nagekeo Harus Obyektif dan Transparan atas Haru Biru Ganti Untung Tahap II Pembangunan Waduk Lambo

Tidak luput dari perkataan Ismail Bolong. Video itu Dengan tujuan cerita  Kordinasi dalam melancarkan pekerjaan Penambangan maupun penjualan Batubara Ilegal Mining di wilayah Kalimantan Timur. 

Kami yakin dan percaya dalam melihat posisi dan keadaan Polri saat ini dalam Kepemimpinan Bapak Jenderal Listyo Sigit Prabowo.  Selaku Pimpinan Tertingi Di Institusi POLRI. Pastilah lanjut Hendra.

Baca juga: Mutasi Askep Tanaman PTPN IV Kebun Dolok Ilir Disoal, Sarat Kepentingan dan Layak Dievaluasi

Kapolri tentu sudah memiliki strategi sendiri didalam menyikapi persolan kegaduhan Ismail Bolong.  Baik didalam dimulainya proses Penyelidikan dan Penyidikan. 

Kapolri sudah membuktikan berani dalam sikapnya dengan ketegasan untuk memeriksa anak buahnya yang diduga terkait dalam kasus tersebut.

Baca juga: Bolehkah Refocusing Anggaran dengan Menaikan BTT T.A 2021 Tanpa Persetujuan Dewan?

 "Sebab kalau Kapolri tidak segera mengambil Tindakan tersebut akan menjadi bias dan dampak buruk bagi citra Polri kedepanya, tandas Hendra. 
 
Dalam keterangan Pers Kapolri akan memulai melakukan  pemeriksaan mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, dan mantan Karopaminal, Brigjen Hendra Kurniawan.

 "Tanpa ada langkah Konkrit dan jelas dengan hanya menangkap Bolong yang hanya operator lapangan, masyarakat sulit percaya Kapolri akan bersih-bersih internalnya, " kata Bambang, dikutip Kompas, Senin, 21 November 2022.
 
Kapolri tahu laporan Ferdy Sambo. Selain itu, hendra  mengatakan terkait orang orang yang mempertanyakan pernyataan Kapolri yang menyebut tidak mengetahui secara rinci surat Kadivpropam pada 7 Apri 2022 yang ditandatangani oleh Ferdy Sambo.

Baca juga: Maraknya Depot Jamu di Kabupaten Tangerang Menjual Miras Tanpa Izin

Orang - orang menyebutkan, seharusnya Kapolri mengetahui surat sepenting itu yang menyangkut institusinya. Jelas Kapolri mengetahui, namun karena kesibukan yang cukup tinggi, maklum untuk memahami banyaknya surat-surat masuk tidak semudah orang pikirkan, semua ada mekanismenya tidak serta merta habis membaca langsung kapolri memutuskan pastinya beliau memerintahakan dan memangil anggota untuk menanyakan dan lakukan gelar terhadap kontruksi sebuah persolan yang terjadi dan semua butuh waktu. 

Terakhir, hendra berkata pernyataan Kapolri itu bisa jadi pertanda adanya dugaan aliran dana tambang ke petinggi polisi. Sehingga Kapolri perlu adanya lakukan bersih-bersih total di dalam institusinya agar jaringan tambang Ilegal di kepolisian bisa benar-benar tuntas.

 "Bahkan pencopotan Kapolda Kaltim, Hery Rudolf Nahak, yang dipersepsikan sebagai pemecatan, sejatinya adalah memang dinonaktifkan. Agar public melihat ini sebuah keseriusan Kapolri tanpa pandang bulu, mau apa pangkatnya sikat dan usut tuntas, tegas Ketua DPD Joman Kalteng ini.