Pengamat Militer Keamanan dan Pertahanan Sebut KASAD Salahi Kewenangan 

JAKARTA - Kritikan Komisi I DPR RI DPR Effendi Simbolon kepada Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat rapat  dengan Kemenhan dan Panglima pada 5 September 2022 lalu mendapat pandangan dari Pengamat Militer Keamanan dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie. 

Connie juga mengatakan KASAD Jendral TNI Dudung disinyalir telah menyalahgunakan kewenangan, menurutnya, Jendral Dudung telah mengarahkan jajarnya untuk membuat kecaman kepada Anggota DPR RI Effendi Simbolon  melalui video. 

Baca juga: Fraksi PDIP Setuju Raperda Pelaksanaan APBD Pangandaran TA 2021 Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

"Buat saya, karena sekali lagi kita bicara tentang tentara, ini bisa masuk penyalahgunaan wewenang, " ujar Connie saat telewicara di tayangan Kompas TV, pada Rabu (14/09/2022) malam. 

"Tapi ternyata ini diperintah, maka saya bertanya, apakah begini cara seorang negarawan menyelesaikan masalah. Karena bagaimanapun Pak Dudung itu bintang 4, beliau negarawan ya. Lalu kita bicara angkatan bersenjata gitu loh. Dengan ini kan saya jadi bertanya. Berhakkah Pak Dudung menggunakan angkatan bersenjatanya untuk melakukan ini?" Lanjut Connie. 

Baca juga: Puan Maharani dan Nina Agustina Bertemu di Acara FBIN

Connie menilai hal ini secara sosial diluar kewajaran sikap profesionalisme serta sangat meresahkan masyarakat, karena prajurit prajurit TNI seolah sebagai alat konflik politik. 

" Semua ini merupakan perintah atau bukan perintah, maka hal ini sangat bertentangan dengan reformasi, reposisi, jati diri, norma kemiliteran dan hukum dimana Prajurit TNI adalah sebagai alat negara yang setia, tegak lurus berada dalam satu garis komando, jauh diluar arena politik yang penuh konflik", kata Connie yang diikutif Indonesiasatu.co.id ( 14/09/22). 

Baca juga: Fraksi PDIP Menerima dan Menyetujui Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 untuk Mendapatkan Pembahasan pada Tahapan Selanjutnya.

Dirinya mengaku sebagai warga negara dan dari Civil Society, analis serta bagian pertahanan keamanan, merasa perlu untuk memberikan beberapa pandangan tentang permasalahan yang terjadi dalam persidangan antara Komisi DPR RI dan Jajaran TNI. 

" Pertama, Tiap anggota DPR adalah wakil rakyat yang disertai dengan hak konstitusional dalam mengemban pengawasan pemerintahan. Dalam hal ini kritik Bapak Effendi Simbolon sesungguhnya lumrah dalam melaksanakan tugas negara yang beliau emban, dimana Kasad Jenderal Dudung Abdurachman dapat memberikan jawaban resmi di sidang berikutnya", katanya. 

Baca juga: Fraksi Persatuan Menerima dan Menyetujui KUA PPAS Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas pada Tahapan Selanjutnya.

Kedua menurut Connie, jika dilihat salah dan bermasalah oleh Partainya, maka Partai tempat Effendi bernaung yaitu PDIP, menilai sudah memberikan tindakan yang tegas, sesuai dan wajar. 

Lanjut Connie Negara berdemokrasi sebagaimana halnya Indonesia memberikan saluran jika ada yang tidak puas, merasa tahu atau mempermasalahkan suatu perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Maka Setiap Setiap Warga Negara Indonesia termasuk anggota TNI dapat mengadukan yang bersangkutan melalui mekanisme Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di DPR. 

Baca juga: Untuk Pertahankan WTP Pemerintah Harus Tingkatkan Kapasitas ASN Pengelolaan Aset dan Keuangan juga Optimalkan PAD

" Artinya, jika KASAD Jenderal Dudung Abdurachman memiliki masalah dengan Bapak Effendi Simbolon terkait kritiknya, maka dipersilahkan menggunakan haknya sebagai warga negara melalui jalur pengaduan ke MKD", tegasnya. 

Connie mengajak para pejabat untuk memberikan contoh kenegarawanan, katanya, dimana setiap-tiap pemimpin adalah pembela masyarakatnya atau siapapun yang dipimpinnya, dan bukan kebalikannya.

" Agar dapat dijangkau oleh publik dan disikapi secara dewasa oleh semua pihak. Berbeda dengan pendapat yang sangat bagus dalam demokrasi, namun mari kita salurkan melalui cara yang tetap sehat, baik dan bermartabat", Pungkasnya. *** ( fr)