Syafruddin Adi
Lombok Barat NTB - Sejumlah lembaga yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Taman Ayu mendatangi PLTU Jeranjang, Senin (22/8/2022). Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta kejelasan terkait beberapa polemik di tengah masyarakat, yang diduga imbas dari beroperasinya PLTU Jeranjang.
Jubir lembaga, yang diwakili Fathurrahman Lord yang juga Ketua LSM NTB Corruption Watch (NCW) mengatakan, kedatangannya bersama sejumlah petinggi lembaga lainnya hanya untuk meminta klarifikasi terkait dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar. Sebab selama ini, truck pembawa batubara, dedak dan material PLTU masuk ke pemukiman warga. Belum lagi dari asap dari PLTU yang diduga menyebabkan udara wilayah sekitar tercemar.
"Berapa kali dalam sebulan pihak PLTU mengecek kesehatan warga di lingkar PLTU Jeranjang? Selama ini kan tidak jelas. Apalagi beberapa tahun terakhir. Kami juga mengusulkan adanya klinik di lingkar PLTU Jeranjang, harus segera, " tegasnya.
Sementara pimpinan LSM Edukasi, Yusri menambahkan, selama ini cukup banyak janji-janji yang belum direalisikan oleh pihak PLTU Jeranjang. Begitu juga dengan dana CSR yang tak jelas arahnya kemana.
"Kami hanya ingin masyarakat di lingkar PLTU Jeranjang itu tetap aman dan nyaman. Sangat banyak masyarakat yang mengeluhkan ini, dan kami penyambung lidah mereka, " ketusnya.
Begitu pun hang diungkapkan tokoh masyarakat lingkar PLTU Jeranjang, H Suhaili. Warga asli putra Desa Taman Ayu itu mengaku, selama ini pihak PLTU belum terbuka soal rekrutmen tenaga kerja. Harusnya kata dia, 80 persen tenaga kerja PLTU harus memberdayakan tenaga lokal.
"OB aja banyak dari luar Taman Ayu. Apakah masyarakat kami tidak bisa nyapu, ngepel buat kopi? Kami tidak mau ada pekerja siluman bekerja di sini, " sesalnya.
Sebelum PLTU berdiri lanjut H Suhaili, sudah ada kesepakatan dengan Pemdes Taman Ayu terkait rekrutmen tenaga kerja. Dimana isinya bahwa dalam setiap rekrutmen tenaga kerja, baik tenaga kerja yang memiliki skill atau non-skill, pihak PLTU Jeranjang wajib berkoordinasi dengan Pemdes Taman Ayu.
"Kami harap pihak PTLU komitmen dan merespons soal hal itu. Seharusnya pegawai Humas juga orang sekitar, karena tugas fungsi Humas kan menyerap aspirasi masyarakat. Yang mengetahui adat dan aspirasi masyarakat sekitar kan dari Humas sehingga aspirasi masyarakat bisa disampaikan, " sarannya.
H Jumaidi tokoh masyarakat Dusun Jeranjang menambahkan, pada tanggal 15 Oktober 2019 bertempat di Kantor Desa Taman Ayu, terjadi kesepakatan bersama terkait hasil site visit. Warga segempat kala itu menyampaikan beberapa permohonan terhadap pihak PLTU Jeranjang. Adapun permohonan itu yakni pelebaran dan normalisasi saluran irigasi, pelebaran untuk pertanian, penanggulangan dampak terhambatnya sungai babak, bertanggung jawab atas para nelayan Dusun Jeranjang dengan membuat akses pelabuhan, mengatasi dampak debu transportasi batu bara, mengatasi dampak kesehatan warga sekitar, dan Humas PLTU harus lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.
"Hampir semuanya belum teraslisasi. Kami tunggu selama tiga tahun, tapi belum ada respons, " geramnya.
Sementara Ketua LMPP Maskas Cabang Lombok Barat, Sahlan menyampaikan, bahwa dirinya tidak alergi dengan sistem yang ada di PLTU Jeranjang. Namun setelah pihaknya turun ke masyarakat, khususnya para nelayan, mereka ternyata cukup terdampak dengan keberadaan PLTU. Sebab selama ini hasil tangkapan ikan mereka menurun drastis, diduga akibat air bahang dari PLTU ini.
"PLTU ini memang objek vital untuk mengaliri listrik di Pulau Lombok. Tapi di satu sisi, pembuangan air bahang dari PLTU diduga mengakibatkan kerusakan ekosistem laut, " tudingnya.
Sementara Manager Unit PLTU Jeranjang, Indarto Joko Prakoso memberikan klarifikasi terhadap beberapa persoalan tersebut. Terkait perpanjangan laporan amdal dan lainnya ke Dinas Lingkungan Hidup Lombok Barat, pihaknya sudah mengajukannya Juli 2022 lalu. Baik laporan trilwulan satu maupun triwulan kedua sudah dilaporkan.
"Buktinya sudah kita pegang. Tidak mungkin telat. Kalau pun ada terlambat itu karena misskomunikasi. Suratnya memang tidak diterima langsung, makanya kami kirimkan kembali, " jawabnya.
Sementara terkait dana CSR, PLTU Jeranjang lebih fokus pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.
"Sejak awal kami sudah melakukan tugas kami, terutama soal CSR. Bahkan kami memiliki lembaga zakat (LAZ) PLTU Jeranjang, " sumbarnya.
Kemudian soal debu Batubara dan dedak yang masuk ke pemukiman warga, semua pembangkit PLTU di Indonesia menggunakan hal serupa.
"Jadi itu program pemerintah pusat. Nah, jika memang masih ada debu berterbangan, nanti kami perintahkan semua angkutan menunutupnya pakai terpal saat melintas, " jelasnya.
Begitu juga dengan kajian analisis dampak lingkungan (Amdal) dan lainnya. PLTU Jeranjang kata Joko, nama akrab Manager Unit, pihaknya sudah bekerjasama dengan pihak Universitas Mataram (UNRAM).
Begitu juga dengan rekrutmen tenaga kerja. Saat ini kata Joko, pihaknya belum ada rekrutmen untuk tenaga kerja. Baik pekerja dengan skill ataupun pekerja non-skill.
"Tapi masukan dari bapak-bapak semua saya catat. Dan yang perlu ditegaskan, rekrutmen kami itu non biaya. Kalau ada dugaan berbiaya, itu salah!
Angga Pradipta, perwakilan Management PLTU Jeranjang menambahkan, bahwa selama kurun waktu satu tahun, PLTU Jeranjang menggelar dua sampai tiga kali pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat sekitar. Namun selama pandemi Covid-19, dinonaktifkan untuk sementara.
"Kita kerjasama dengan instansi terkait. Namun sekarang kan pandemi sudah mulai landai, dan kita akan aktifkan kembali.
Begitu pula dengan rekrutmen tenaga kerja, pihaknya berjanji akan lebih terbuka ke depan.
"Sudah banyak warga lingkar PLTU Jeranjang yang bekerja di sini. Dan Kalau pun nanti ada bukaan lagi, nanti kita akan informasikan, " janjinya.
Turut hadir dalam hearing tersebut yakni management PLTU Jeranjang, sejumlah petinggi lembaga dan Ormas, tokoh masyarakat sekitar, Danramil 04/Gerung, pihak kepolisian, dan sejumlah awak media.(Adb)
Aa Ruslan Sutisna 
J I S 
Karmel 
Indra Gunawan 
Heri Purwanto 
