Tulus J Maha : Pendekatan Investasi dan Kesejahteraan Sebagai Wujud Soft Approach Isu Papua

JAKARTA - Senior Analis Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA), Tulus. J Maha, MBA memandang bahwa pemerintah telah meningkatkan investasi bidang pembangunan pada berbagai sektor di tanah Papua sebagai bentuk _soft approach_ guna mengatasi permasalahan konflik Papua. 

Tulus menyebutkan berbagai investasi yang telah diupayakan pemerintah untuk Papua, mulai dari akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, serta infrastruktur di Papua. 

Baca juga: Insiden Kecelakaan, Aktivis Perempuan Cibubur Minta Pertamina dan Jasa Raharja Bertanggung Jawab

Pemerintah sendiri telah menyelesaikan pembangunan sejumlah infrastruktur di Papua seperti jalan, jembatan, bandara, hingga pos lintas batas negara (PLBN), diantaranya jalan Trans-Papua, jalan di perbatasan, Jembatan Youtefa di Jayapura, serta Bandara. 

“Investasi dalam sektor-sektor ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua, mengurangi kesenjangan pembangunan, dan meningkatkan kesempatan ekonomi, ” kata Tulus. 

Baca juga: Harga BBM Naik, Sopir Angkot Minta Pemkab Pandeglang Sesuaikan Tarif

Pemerintah juga terus mendorong pengembangan sektor-sektor potensial di Papua, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Sehingga menurutnya akan meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Papua. 

“Diharapkan melalui berbagai investasi ini permasalahan ditanah Papua dapat terselesaikan dengan segera, ” Ungkapnya.

Baca juga: Tidak Layak Di Tempati, Para Pedagang Pasar Raya Buol Gelar Aksi Bakar Ban Bekas

Senada dengan hal itu, Koordinator Biro Kajian IMASOSDEM Jakarta, Ilona Aulia mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang telah dilakukan Kelompok Separatis Papua (KST Papua) sangat penting dituntaskan untuk menjamin keselamatan setiap warga Papua. 

Menurutnya, upaya pemerintah sangat tepat sasaran dalam menyelesaikan persoalan KST Papua yang melalui berbagai aspek, khususnya pendekatan kesejahteraan. 

Baca juga: Dihari Kedua Aksi Menolak Kenaikan BBM, Demonstran Kembali Mencoba Mendobrak Pintu Gerbang DPRD NTB

“Saya sangat mendukung dengan kebijakan pemerintah dalam rangka menyelesaikan isu kst papua melalui pendekatan kesejahteraan serta berbagai kebijakan politik, ” ujarnya, melalui zoom (Selasa 19/06/2023). 

Ilona juga menilai bahwa kebijakan politik pemerintah pusat dengan menetapkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua sangat efektif untuk meredam aksi KST Papua. 

Baca juga: Peserta Jamnas Masih Ditagih Kontribusi, Ketua LPRI Toraja Warning Pusdiklatcab Pramuka Torut

Menurutnya, melalui daerah otonomi baru tersebut, peran pemerintah akan menjadi optimal dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Papua. Sehingga kesejahteraan masyarakat Papua tidak akan berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. 

“Melalui pendekatan kesejahteraan, maka pembangunan Indonesia akan bersifat Indonesia sentris dan tidak lagi jawasentris, ” Tutupnya.***(Mr/Fr)